Masa Reformasi

Masa lahirnya Reformasi
Latar Belakang
Reformasi dapat diartikan sebagai pembaharuan ajaran agama Nasrani. Dalam bahasa Inggris disebut “Reformation”. Pembaharuan ini dipelopori oleh Martin Luther, lahir di kota Eisleben, Jerman pada tanggal 10 Nopember 1483. Menempuh pendidikan hingga di perguruan tinggi, pernah belajar hukum tetapi tidak pernah menyelesaikan pendidikan formal, melainkan memilih jurusan pendeta. Pada tahun 1512, Martin Luther meraih gelar Doktor dalam Teologi di Universitas Wittenberg, Jerman. Atau dapat diartikan sebagai Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar- tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.
Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.
Rumusan Masalah
1. Apa penyebabnya terjadinya reformasi 1998 ?
2. Bagaimana keadaan-keadaan pada saat reformasi ?
3. Bagaimana kronoligis terjadinya reformasi ?
4. Permasalahan-permaslahan apa yang terjadi pada era reformasi ?
Tujuan
1. Memenuhi tugas mata kuliah sejarah social
2. Mengetahui keadaan-keadaan pada saat reformasi
3. Mengetahui kronologis terjadi peristiwa reformasi
4. Mengetahui akibat/dampak dari gerakan reformasi
Pembahasan
-TERBUNUHNYA AKTIVIS UNIRVESITAS
Tebunuhnya para mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1988 seakan menjadi pasokan amunisi bagi gerakan massa untuk menwujudakan pasokan amunisi bagi gerakan massa untuk mewujudkan reformasi sehingga setelah terbunuhnya para mahasiswa di berbagi penjuru Indonesia mengorbankan gerakan massa pada harian barnas edisi 13 Mei 1998 pada halaman 1
“6 MAHASISWA TEWAS Ditembus peluru saat unjukrasa di trisakti. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, selasa (12/Mei) yang menuntut segara dilakukan informasi membawa korban . Enam mahasiswa trisakti tertembus peluru. Meraka yang tewas adalah Mahasiswa fakultas teknik .Elang mulia lesmana,Hartato,Hafidin Royani, serta mahasiswa fakultas Ekonomi Hendriawan , vero, dan Alan”
Para korban jiwa mahasiswa tersebut dalam suatu demonstrasi untuk mewujudkan reformasi. Pembunuhan oleh mahasiswa oleh aparat keamanan menjadi symbol kebengisan pengesua yang tidak mau mendengarkan aspirasi mahasiswa yang diwujudkan reformasi Indonesia dan pada saat itu keaadan di ibu kota menjadi mencekam dan diwarnai oleh amuk masa .
(Nugroho Trisnu Brata 2006 :88) Beberapa peristiwa perubahan social politik di beberapa tempat juga berawal dari kasus “ pembunuhan politik”. Lepasnya propinsi timor-timor dari Indonesia juga dipicu dan memperoleh “pasokan amunisi untuk meledakan “ tuntutan lepas merdeka menjadi Negara sendiri, setelah terjadi pembunuhan massa demonstran di kuburan santa cruz di dili oleh militer.
-KEADAAN MENCEKAM JAKARTA DAN SURAKARTA
Setelah terbunuhnya 6 Mahasiswa keadaan Jakarta sebagai ibu kota Negara menjadi mencekam.Amok masa dalam hal ini adalah prilaku massa yang brutal anarkis dan membabi buta,merusak,mebakar,menjarah, dan membunuh secara kolektif oleh sejumlah massa. Para massa melakukan prilaku brutal dan anarkis itu disebabkan karena didalam dirinya terdapat tekanan tekenan jiwa baik yang berasal dari luar maupun dari dalamyang kemudian melakukan pelepasan tekanan jiwa tadi kedalam prilaku secara membabi buta merusak,membakar,menjarah dan membunuh akibat kebrutalan para massa keadaan di ibu kota menjadi mencekam diantaranya yaitu took took dirusak dan mobil mobil di bakar akibat kerusuhan tersebut jalan jalan di ibukota menjadi lumpuh dan puluhan puluhan mobil terbakar serta puluhan lainya rusak. Kejadian yang terjadi di Jakarta ini merupakan tragedy yang sangat memilakukan banyak korban korban yang berjatuhan akibat terjebak gedung yang telah di bakar. Dengan brutal para massa melakukan peruskan pembakaran dan penjarahan dalam hal ini Negara adikuasa, AS, juga melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya
Para demonstran selama dua hari di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1998 atau sehari setelah tragedy tewasnya 6 Mahasiswa trisakti dan pada tanggal 14 Mei 1998. Dan pada harian kedaulatan rakyat edisi jumat 15 Mei 1998 memberitakan
“KERUSUHAN DI JAKARTA MELUAS. Aksi pembakaran melanda solo. Kerusuhan di solo dan sekitar. Kamis (14/Mei) memuncak dan diwarnai berbagi aksi pembakaran pusat perdagangan, pos polisi,pusat perbelanjaan, kantor kantor perbankan dan kendaraan bermotor. Kawasan perumahan elit seperti di perumahan solo baru juga menjadi sasaran. Sampai semalam situasi disolo semakin mencekam karena diseluruh kota listrik padam.
Kerusuhan di solo berawal pada pukul 14.00 di awali dari masa yang mengikuti unjuk rasa di seputar kampus UMS pabelan. Masa kemudian bergerak secara terpisah ke arah timur dan barat dengan melancarkan serangan mengunakan batu
Mula mula sasaran amukan masa yaitu show room mobil timor di wilayah kleco. Setelah puas menghancurkan show room, massa kemudian bergerak kembali ke arh timur dan menghancurkan dealer sepeda motor Yamaha. Di tempat tersebut 25 motor di keluarkan dan di tumpuk di tengah jalan, lalu di bakar ramai ramai
Dari pantauan KR di lapangan, bangunan yang habis menjadi sasaran amukan massa antara lain wisma lippo, Bank tamara, bank BII purwosari, BCA purwosari, Mathari purwosari dan super ekonomi.
Sasaran lainya yaitu pertokoan di bilangan secoyundan, puluhan pertokoan di jalan Slamet Riyad. Kemudian massa mengalihkan sasran pembakaran pada kawasan elit di solo baru. Gedunng bioskop termegah Atrium 21 di komplek solo baru tidak luput dari aksi pembakaran, termasuk rumah mewah milik “orang penting “ di Jakarta.
Sejak pecahnya kerusuhan di kota solo itu, kegiatan perekonomian lumpuh total. Seluruh toko perkantoran dan warung warung kecil serentak tutup. Aparat keamanan dari polri yang gagal mencegah amukan massa juga di tarik dari pos posnya dan di kumpulkan di Mapolwil,Polres,Polsek dan kantor satlantas”
Ternyata di kota solo yang sebagai salah satu pusat kebudayaan msyarakat jawa yang adiluhung, klasik dan halus tidak mampu mencegah prilaku masyrakat bertindak brital dan melakukan amok massa menurut Nugroho.Trisnu B, GN Foster dan BG Anderson (1986; 115) termasuk penyakit budaya khusus yang menjadi bagian dari penyakit jiwa. Penyakit budaya khusus ini bias diketahui dari para misionaris periode awal yang dihubungkan dengan kelompok kelompok ras dan etnis yang khusus
Para demonstarn menuntut pelakssanan reformasi Indonesia. Dengan kejadian kerusuhan pada tanggal 13-14 Mei 1998 dan kerusuhan yang ada di Surakarta pada tanggal 14-15 Mei 1998 para aparat keamanan meningkatkan kesiagaan khususnya menghadapi para masa demonstran yang ada diseluruh Indonesia yang akan digelar pada tanggal 20 Mei 1998. Bagi masa depan gerakan massa mewujudkan reformasi sendiri, berbagai kerusuhan dan anarki yang telah terjadi bisa mengancam dan mengagalkan cita cita reformasi. Gerakan yang berkembang sekarang ini tidak lain alat politik yang secara tersembunyi menyuarakan kepentingan politik elit yang terlempar dari posisi-posisi startegis. Maka pesan-pesan politik sebagai strategi menembus jalan buntu dilakukan secara tidak manusiawi, terkadang dengan korban manusia. Disini kita dapat melihat kekejian tentang politik di tanah air. Gerakan terus menerus secara frontal, bahkan memicu kerusuhan, di satu sisi para aktiviss semakin tidak jelas sehingga kerusuhan menjadi tujuan demonstrasi. Radikalisasi massa di solo dan Jakarta tidak bias dikendalikan oleh para aktivis gerakan massa mewujudkan reformasi. Akan tetapi gerakan massa reformasi juga di untungkan oleh adanya amok massa yang berupa penjarahan, pembakaran dan perampokan arena amok massa menjadi tekanan kepada penguasa. Presiden Suharto mundur karena adanya tekanan dari amok massa yang untuk mlengserkan ke pemerintahannya.
-MUNCULNYA GERAKAN REFORMASI
Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini:
a. Krisis Politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:
1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
b. Krisis Hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).
c. Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1)Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
d. Krisis Sosial
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
e. Krisis Kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi Peristiwa Reformasi Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.
2. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.
3. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
4. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
5. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
6. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri.
7. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto.
8. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.
Beberapa sebab lahirnya gerakan reformasi adalah krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Suharto. Nilai tukar rupiah terus merosot. Para investor banyak yang menarik investasinya. Inflasi mencapai titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan Orde Baru. Kehidupan politik hanya kepentingan para penguasa. Hukum dan lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya. Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Nilai-nilai budaya bangsa yang luhur tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah sampai pada titik yang paling kritis. Oleh karena itu, krisis kehidupan masyarakat Indonesia sering disebut sebagai krisis multidimensional. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:
1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya
2. Laksanakan Amandemen UUD1945
3. Penghapusan Dwi fungsi ABRI
4. Pelaksanaan Otonomi daerah seluas-luasnya
5. Tegakkan Supermasi Hukum
6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN
Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, seluruh lapisan masyarakat Indonesia berduka dan marah. Akibatnya, tragedi ini diikuti dengan peristiwa anarkis di Ibu kota dan di beberapa kota lainnya pada tanggal 13— 14 Mei 1998, yang menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun material. Semua peristiwa tersebut makin meyakinkan mahasiswa untuk menguatkan tuntutan pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan. Pilihan aksi yang kemudian dipilih oleh kebanyakan kelompok massa mahasiswa untuk mendorong turunnya Soeharto mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR/MPR. Pendudukan Gedung DPR/MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan Presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR/MPR untuk mendesak Soeharto untuk mundur.
Kesimpulan
Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidak puasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan social. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan berma-sayarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari kursi kepresidenan Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Suharto dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Suharto diminta untuk
mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang akan dating. Reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan arah, dan bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Dengan demikian, cita-cita reformasi yang telah banyak sekali menimbulkan korban baik jiwa maupun harta akan gagal. Untuk itu, kita sebagi pelajar Indonesia harus dan wajib penjaga kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para pahlawan reformasi yang gugur.

Posts Tagged ‘sistem pemerintahaan orde lama’

Orde Lama

Posted in indonesia, tagged masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa pasca kemerdekaan, orde baru dan reformasi, orde lama, persamaan orde lama, sistem pemerintahaan orde lama on Maret 13, 2010 | Leave a Comment »

A. Pengertian Orde Lama
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.
Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiaden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Orde lama (Demokrasi Terpimpin), terdiri dari beberapa kejadian penting..
1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a.Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b.Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d.Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
e.Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
Masalah pemanfaatan kekayaan alam.
Pada masa orde lama : Konsep Bung Karno tentang kekayaan alam sangat jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau belum punya iptek untuk menambang minyak bumi dsb biarlah SDA tetap berada di dalam perut bumi Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan anak cucu di masa depan. Biarlah anak cucu yang menikmati jika mereka sudah mampu dan bisa. Jadi saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin, tapi Bung Karno tidak pernah menggadaikan (konsesi) tambang-tambang milik bangsa ke perusahaan asing. Penebangan hutan pada masa Bung Karno juga amat minim.
Sistem pemerintahan
Orde lama : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
Persamaan kebijakan ekonomi pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

1. Sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan

Setelah Indonesia Merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan namun tetap saja ada terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dalam 26 tahun masa orde baru (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan naik lagi menjadi 9,8 (1997). Ketika reformasi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006).
Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat.
2.  Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
Orde Lama: Walaupun kecil, korupsi sudah ada.
Orde Baru: Hampir semua jajaran pemerintah koruptor (KKN).
Reformasi: Walaupun sudah dibongkar dan dipublikasi di mana-mana dari media massa,media elektronik,dll tetap saja membantah melakukan korupsi.
Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat yang sulit untuk disembuhkan akibat praktik-pratik pemerintahan yang manipulatif dan tidak terkontrol.
3. Kebijakan Pemerintah
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.
Kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini.

C. Berakhirnya Orde Lama
setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama.kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai memegang kendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;
1]adanya konsep difungsi ABRI
2]pengutamaan golonga karya
3]manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif
4]diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikanpejabat
5]kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang [flating mass]
6]karal kehidupan pers
konsep diafungsi ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.mayjen A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwaperan tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam kewajiban jikalau militer berpatisipasi dan bidang politik penerapan konjungsi ini menurut pennafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat.
Read Full Post »

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MASA ORDE LAMA

Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Lama yaitu periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Untuk pengertian, masa berlangsung, kelebiahan dan kekurangannya, mari kita ulas lebih lanjut sistem pemerintahan pada periode ini.

Pengertian Orde Lama

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi. Orde lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Predisen Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno:

Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut Penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa orde lama:

Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa pemerintahan pada tahun 1950-1959 disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan sebagai berikut:

• Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
• Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
• Presiden berhak membubarkan DPR.
• Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
• Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

• Pembentukan MPRS dan DPAS
• Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
• Pembubaran Konstituante

Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin yaitu:

• Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
• Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan
• MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955
• Presiden menyatakan perang dengan Malasya
• Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
• Hak Budget tidak jalan

Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan terjadinya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Adapun dampak dari peristiwa G 30 S adalah :

• Demostrasi menentang PKI
• Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD
• Keadaan ekonomi yang buruk
• Kabinet seratus menteri
• Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)

Tritura adalah singkatan dari tri tunturan rakyat atau tiga tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965. Tuntutan ini ditujukan kepada Pemerintah. Isi TRITURA yaitu:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3. Penurunan harga barang-barang.

Peralihan Kekuasaan politik dari Orde lama ke Orde Baru

Terjadinya peristiwa G 30 S PKI sangat berpengaruh terhadap proses peralihan  pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru. Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru:

Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal.

Keberanian KAMI dan KAPPI yang memberikan kesempatan bagi Mayjen Soeharto untuk menawarkan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri. Untuk itu ia mengutus tiga Jenderal yaitu M.Yusuf, Amir macmud dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui presiden guna menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai hasilnya lahirlah surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR).

SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Sampai saat ini belum ada yang tahu secara pasti isi supersemar.

• Pada tanggal 7 februari 1967, jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden melalui perantara Hardi S.H. Pada surat tersebut di lampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar.

• Pada 11 Februari 1967 Jend. Soharto mengajukan konsep yang bisa digunakan untuk mempermudah penyelesaian konflik. Konsep ini berisi tentang pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966, presiden kemudian meminta waktu untuk mempelajarinya.

• Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto kemudian bertemu kembali dengan presiden, presiden tidak dapat  menerima  konsep tersebut karena tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan.

• Pada tanggal 20 Februari 1967 ditandatangani konsep ini oleh presiden setelah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3 di tambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.

• Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 bertempat di Istana Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi ABRI dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar yaitu Jend.Soeharto. 

• Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI.

• Setelah turunnya Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan maka berakhirlah orde lama. Kepemimpinan disahkan kepada Jendral Soeharto yang menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Lama

Masa Pemerintahan Orde Lama memang tergolong pemerintahan yang mengalami banyak transisi sistem pemerintahan dan banyak peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Berikut kelebihan dan kekurangan masa Pemerintahan Orde lama:

Kelebihan Masa Orde Lama

• Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.
• Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
• Kepemimpinan Indonesia di mata dunia Internasional mempunyai sumbangsih besar, yaitu sebagai pelopor gerakan Non blok dan Pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika tersebut membuahkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.
• Mampu membangun integritas nasional yang kuat

Kekurangan Masa Orde Lama

• Penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana di atur dalam UUD 1945.
• Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet.
• Sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat Dominan, Sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis.
• Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)
• Terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.

Demikian sedikit ulasan tentang pemerintahan masa Ir. Soekarno yang sering disebut sistem pemerintahan indoneisa masa orde lama, semoga bisa bermanfaat bagi anda, terimakasih 

Diposkan oleh adek indria di 20.21

Sejarah Penjajahan Belanda di Indonesia dari Awal hingga Berakhirnya

Nasional

Author admin - October 24, 2014

0

Rakyat Indonesia pastinya tidak akan pernah lupa sejarah penjajahan Belanda di Indonesia karena mereka telah menjajah Negara ini selama kurang lebih 3,5 abad. Tentunya merupakan waktu yang tidak bisa dibilang sebentar. Pada masa-masa itu bangsa Indonesia mengalami masa-masa sulit hingga pada akhirnya dapat menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita dalami lebih lanjut masa-masa di mana Belanda menduduki Indonesia dari awal hingga berakhirnya.
Awal Kedatangan Bangsa Belanda ke Negara Indonesia
Tahun 1956 adalah awal kedatangan Bangsa Belanda ke Negara Indonesia. Empat buah kapal yang dipimpin oleh Pieter Keyzer serta Cornelis de Houtman ini sampai ke pelabuhan Banten setelah menempuh perjalanan selama satu tahun lebih. Sayangnya, kunjungan dari kapal Belanda ini ke daerah Banten kurang disambut baik karena sifat arogan yang ditunjukkan oleh Cornelis de Houtman. Kemudian dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1958 Belanda mencoba lagi kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob Van Neck, dan mereka berhasil disambut baik oleh penguasa Banten saat itu karena mereka telah belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman. Akhirnya, Belanda diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di kawasan pelabuhan Banten. Tujuan awal Belanda adalah untuk berdagang rempah-rempah, namun setelah mereka berhasil mendapatkan keuntungan melimpah serta menemukan daerah sumber rempah-rempah, Belanda mulai melakukan aksi monopoli perdagangan dan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia pun dimulai.

Sejarah Pembentukan dan Pembubaran VOC Belanda di Indonesia
Pada tanggal 20 Maret 1602, Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC didirikan oleh Belanda yang merupakan sebuah badan perdagangan atau perusahaan dengan hak monopoli terhadap perdagangan di wilayah Asia. VOC yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta) juga disebut dengan nama Perusahaan Hindia Timur atau East India Company karena mereka ingin menyaingi perusahaan yang didirikan oleh Inggris bernama VWC yang memiliki julukan sebagai Perusahaan Hindia Timur. Tujuan dari pembentukan VOC adalah sebagai berikut:
1.Berusaha menguasai baik pelabuhan penting serta kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia.
2.Melakukan monopoli perdagangan.
3.Mengatasi persaingan yang ada antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya.
Monopoli perdagangan VOC dilakukan dengan cara kekerasan terhadap penduduk yang berasal dari daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Selain itu, mereka juga melarang dan mengancam orang-orang bukan Belanda apabila ingin berdagang dengan para penduduk lokal dari daerah penghasil rempah-rempah. Misalnya saja saat para penduduk Banda mencoba menjual biji pala kepada Inggris, Belanda menyerang dan membunuh semua penduduk Banda tersebut. Akhirnya, Belanda memutuskan untuk mengisi daerah Banda dengan budak-budak dan pekerja-pekerja lain untuk menghasilkan biji pala. Karena ulah VOC tersebut, mereka harus menghadapi masalah politik dan berperang terhadap para pemimpin di daerah Banten dan Mataram.
Pada tahun 1799, VOC yang mengalami banyak masalah dan akhirnya bangkrut dibubarkan. Berikut alasan-alasan pembubaran VOC:

1. Pegawai VOC banyak yang tidak terlalu cakap dalam mengendalikan monopoli perdagangan, selain itu mereka juga banyak yang melakukan korupsi.
2. Hutang VOC yang semakin menumpuk dikarenakan peperangan dengan Inggris dan juga rakyat Indonesia sendiri.
3. Para penguasa semakin merosot moralnya akibat sistem monopoli yang dilakukan.
4. Prajurit VOC banyak yang tewas dalam peperangan.
5. Aturan pringan dan penyerahan wajib yang dilakukan untuk mengisi kas VOC tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Karena alasan-alasan di atas maka sejarah penjajahan Belanda di Indonesia lewat VOC pun berakhir.
Awal Berdirinya Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia
Kaisar Perancis yaitu Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Bonaperte sebagai kaisar Belanda. Kemudian setelah diangkat menjadi Raja, Louis Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal bagi Indonesia. Tugasnya adalah untuk mengatur pemerintahan Indonesia, melakukan pertahanan dari serangan pasukan Inggris terhadap pulau Jawa, serta mengatur masalah keuangan. Namun, di bawah pemerintahannya Daendels telah melanggar undang-undang dengan menjual tanah milik Negara kepada orang-orang partikelir. Oleh karena itu, atas perintah Napoleon Daendels ditarik dari jabatannya. Namun sebelum Daendels ditarik, selama masa pemerintahannya Daendels telah banyak merugikan rakyat Indonesia serta menyengsarakan rakyat. Dia melakukan eksploitasi baik kekayaan alam maupun tenaga kerja Indonesia.
Kedudukan gubernur jenderal Indonesia telah mengalami pergantian beberapa kali. Setelah Daendels maka gubernur jendral Janssens giliran berkuasa dan saat Indonesia memasuki pemerintahan Van Den Bosch di mana sistem tanam paksa pun dijalankan yang menimbulkan kemiskinan, dan kelaparan rakyat Indonesia. Di pihak lain, Belanda mendapatkan banyak keuntungan dalam bidang keuangan akibat sistem tanam paksa tersebut.
Saat sistem tanam paksa dihapuskan maka muncullah politik pintu terbuka di mana penanaman modal asing diperbolehkan. Meskipun tanam paksa sudah dihapuskan, nyatanya politik pintu terbuka tetap menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah seperti perang Diponegoro, perang Bali, perang Paderi, perang Banjar, perang Aceh, Gerakan Protes Petani, dan sebagainya. Saat semakin banyak rakyat yang melawan Belanda maka penjajahan Belanda di Indonesia mulai menandakan akhirnya.
Berakhirnya Masa Penjajahan Hindia Belanda di Indonesia
Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir saat Pemerintah Jepang melakukan penyerangan. Tanggal 27 Februari 1942 tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari Negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Kemudian, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, tentara Jepang mulai menginjakkan kaki ke Pulau Jawa. Di sana Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mengancam akan menyerang Belanda apabila tidak segera menyerah. Pada akhirnya setelah mengalami kekalahan terus menerus dari pihak Jepang, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer sebagai Jenderal Hindia Belanda menyerah dan dan ditangkap. Hal ini menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia.
Demikianlah tadi informasi mengenai sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, semoga artikel diatas dapat menambah wawasan pengetahuan kita terhadap sejarah dan rasa nasionalisme kita tentunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Marilah kita syukuri kemerdekaan yang telah kita rasakan saat sekarang ini, terima kasih pahlawanku. Baca juga artikel menarik lainnya hanya di Kumpulan Sejarah.

Tumbangnya Soeharto Akumulasi dari Kekerasan Rezim Orde Baru

Presiden Soeharto (tengah) (Foto: Reuters)

Feri Agus Setyawan

Jurnalis

• Share on Facebook
• Share on Twitter
• Share on Google
• Share on Pinterest

A A A

JAKARTA – Presiden RI kedua Soeharto berhasil menancapkan kekuasannya hampir 32 tahun lamanya. Selama itu pemerintahan yang lebih dikenal dengan sebutan “Rezim Orde Baru”, mencoba mengendalikan kekuasaannya dengan segala cara. Bahkan rezim ini akhirnya disebut sebagai pemerintahan otoriter.
Karena berusaha mempertahankan kekuasaan membuat Soeharto melakukan tindakan kekerasan kepada mereka yang berseberangan dengan dirinya.
Hal itu bisa dilihat dari sejumlah Operasi Militer yang dilakukan di Aceh (1990-1999), Papua, dan Timor-Timur (1975-1998), kemudian munculnya penembak misterius (Petrus), serta sejumlah kekerasan lainnya.
“Ada macam-macam kekerasan sebelumnya, misalkan operasi militer yang ada di Aceh, Papua, dan di Timor Timur. Itu kan semua dengan kekerasan dan dia sendiri melakukan berbagai kekerasan,” kata sejarawan Anhar Gonggong saat berbincang dengan Okezone di Jakarta.
Tak sampai di situ, Anhar menceritakan kekerasan terus berlanjut saat para mahasiswa mengkritik secara terbuka sejumlah kebijakan Soeharto, yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Hal itu, mulai terjadi pada saat pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tahun 1971, lalu berlanjut di tahun 1974 yang dikenal dengan Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974), kemudian terus berlanjut sejak tahun 1984 hingga 1998.
“Lalu ada penculikan aktivis mahasiswa, dan itu semua adalah embrio dalam proses yang memicu tuntutan yang lebih besar ke tuntutan menurunkan Soeharto. Ini memang ada proses yang panjang sampai akhirnya, Soeharto mengatakan berhenti,” tuturnya.
Akhirnya, sambung Anhar, lantaran banyak peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sendiri, membuat gelombang protes dari mahasiswa, pemuda dan rakyat terus membesar dan terus mendesak posisi Soeharto untuk menanggalkan jabatannya.
Situasi dan kondisi yang medesak itu, membuat Soeharto hanya dihadapkan kepada dua pilihan untuk dia putuskan. Diperparah, dengan tragedi (penembakan mahasiswa) Trisakti 12 Mei 1998, yang terus berlanjut menjadi kerusuhan massal pada 13-15 Mei 1998 dan kemudian pendudukan Gedung DPR/MPR.
“Itu kan ada demonstrasi, ada tuntutan. Lalu ada dua pilihan, bertahan dan berhenti. Mahasiswa sudah menguasai gedung DPR/MPR, jadi bagi Soeharto, pilihannya hanya dua, mau bertahan dengan melakukan penekanan lebih lanjut kepada massa, atau berhenti, dan dia akhirnya pilih untuk berhenti,” tandas Anhar.

(raw)

Rezim Orde Baru: Ketika Indonesia Menjadi Kapitalis

Posted on Desember 7, 2013 by spedaonthel

Ketika Indonesia Mulai Menjadi Kapitalis di Masa Rezim Orde Baru

“ORDE BARU”
“NEW ORDER”
NEW World ORDER

“Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga di Kompleks Astana Giribangun. Makam ini dibangun di atas sebuah bukit, tepat di bawah Astana Mangadeg, komplek pemakaman para penguasa Mangkunegaran, salah satu pecahan Kesultanan Mataram. Astana Mangadeg berada di ketinggian 750 meter dpl, sedangkan dibawahnya, Astana Giribangun pada 666 meter dpl. 

Perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia.”

“Ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia.”

*

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh, dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS, sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Mafia Berkeley’. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.

Menjual Aset Kekayaan Alam Negara Kepada Pihak Asing

Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul “The New Ruler of the World’ (yang bisa didownload di situs youtube) tim ekonomi suruhan Jenderal Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs.

Dengan seenaknya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut.

Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.

Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Suharto berkuasa selama lebih kuarng 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan.

Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda: Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.

Penyiksaan dan Pembunuhan Rakyat Hingga Tokoh-Tokoh Agama

Usai Tragedi Priok, rezim Suharto sepertinya menemukan momentum untuk kian bertindak represif terhadap dakwah Islam. Intel disebar ke berbagai masjid untuk memata-matai khotib.

Jika ceramah sang khotib dianggap sedikit keras maka langsung ditangkap dan dipenjara.

Hal inilah yang menimpa salah satunya, Hasan Kiat, khotib dari Priok yang hanya karena ceramahnya tegas dalam akidah Islam ditangkap aparatnya Suharto.

Dalam tahanan pada masa Suharto, penyiksaan sudah menjadi santapan keseharian. Ustadz Zubir dari Kalibaru disiksa terus hingga dia meninggal dunia.

Seorang tapol Islam bernama Robby giginya digerus pakai gagang pistol, nyaris rontok semua. Sedang Tasrif Tuasikal, terpidana kasus Priok, dadanya ditusuk bayonet. Alhamdulillah, dia kuat,” ujar Hasan Kiat kepada penulis pada tahun 1998.

Makam Pak Harto (wikipedia)

Oleh aparatnya Suharto, walau tahu jika para tahanannya adalah orang-orang shalih, para ustadz, para aktivis masjid, dan sebagainya, namun untuk memberatkan mereka, aparat berusaha keras mengkaitkan mereka ini dengan PKI. Ini dinyatakan Hasan Kiat yang mengalami sendiri hal seperti itu.

Tragedi Aceh, Tanjung Priok, Lampung, hanyalah sebagian kecil kejahatan kemanusiaan yang dilakukan penguasa rezim Suharto terhadap umat Islam.

Belum lagi tragedi lainnya yang tidak kalah mengerikan seperti yang ditimpakan pada rakyat Timor-Timur, Papua, Kedungombo, dan sebagainya.

Seperti kata orang bijak, kehidupan ibarat roda yang berputar. Maka ada saat naik, ada pula saat turun. Demikian juga dengan kekuasaan Jenderal Suharto.

“Rezim yang lahir dari genangan darah jutaan rakyatnya ini dengan dukungan penuh dari blok imperialis dan kolonialis Barat, mengalami “masa keemasan” di akhir tahun 1960-an hingga semester kedua tahun 1990-an.”

Selama hampir sepertiga abad, Jenderal Suharto menjadi presiden dengan kekuasaan nyaris absolut bagaikan raja atau pun diktator. Siapa pun yang berani berseberangan keyakinan dan pandapat dengannya, walau ia bekas teman paling setia pun, pasti akan disingkirkan.

“Di masa awal kekuasaannya, rezim ini menggadaikan kekayaan alam bangsa yang sedemikian besar kepada jaringan korporasi Yahudi sekaligus merancang cetak biru perundang-undangan penanaman modal asing Indonesia di Swiss (1967).”

Langkah ini diikuti dengan “stabilisasi” perekonomian dan politik di dalam negeri, dengan campur tangan penuh kekuatan imperialis dan kolonialis dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Terhadap dakwah Islam, rezim Jenderal Suharto bersikap sangat keras. Walau di awal naiknya kekuasaan, umat Islam sempat digandeng dengan mesra, namun setelah berkuasa, umat Islam ditendang keluar dari pusat kekuasaan.

Dakwah Islam menjadi barang haram dan bahkan menjadi sasaran operasi intelijen di bawah komando Jenderal Ali Moertopo hingga Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.

“Sepanjang tahun 1970-an, rezim Jenderal Suharto menikmati masa kejayaan dan kemakmuran dengan ‘Oil Booming’nya. Di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga tumbuh dengan sangat subur.”

Cendana, nama jalan tempat tinggal Suharto di kawasan Menteng, Jakarta, menjadi pusat dari peredaran keuangan di negeri ini. Dan banyak orang yang haus kekuasaan dan juga kekayaan secara gerilya maupun terang-terangan, juga merapat ke Cendana.

Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, seiring perubahan kepentingan politis Amerika Serikat, di mana era perang dingin sudah bisa dikatakan berakhir dengan tumbangnya Uni Soviet dan imperium komunis di Eropa Timur, maka berubah pula orientasi politis dari rezim Jenderal Suharto. Walau demikian “stabilitas politik dan ekonomi” serta “Pancasila” masih menjadi tuhan yang tidak boleh diganggu gugat.

Dakwah Islam yang sudah puluhan tahun ditindas dengan amat represif, perlahan-lahan simpulnya dikendurkan oleh Suharto. Banyak kalangan menyebut Suharto sudah bertobat dan akan khusnul khotimah.

Atribut-atribut keislaman seperti peci putih, sorban, dan jubah mulai dikenakan oleh Jenderal yang tangannya berlumuran darah jutaan rakyatnya ini. Jilbab secara perlahan juga mulai berkibaran di seantero negeri.

Tokoh-tokoh Islam dengan cepat dan sedikit gegabah, menyebut hal ini sebagai kebangkitan Islam di Indonesia, padahal baru sebatas kulit luarnya saja.

Membentuk Tradisi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sedangkan ‘tradisi’ KKN tetap dilestarikan bahkan sekarang sudah mengalami inovasi yang sangat luar biasa. Ke masjid sering, namun tetap saja gila memburu proyek-proyek yang sarat dengan mark-up anggaran dan sebagainya.

“Yoshihara Kunio, yang meneliti hubungan bisnis dan politik kekuasaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menerbitkan bukunya yang akhirnya dilarang beredar oleh Suharto. Buku tersebut berjudul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”.

Untuk Indonesia, Kunio menyatakan jika pondasi perekonomian bangsa ini sebenarnya sangat rapuh karena dibangun berdasarkan praktik KKN semata.

Sedangkan para pengusaha kecil-menengah yang lokal, nyaris hidup sendiri tanpa adanya suatu proteksi atau pun perlindungan khusus dari pemerintah. Akibatnya, kian hari kian banyak perusahaan lokal yang dicaplok oleh korporasi asing.

Sebab itu, ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia.

Harga membubung tinggi dan banyak pengusaha hasil KKN ambruk. Jahatnya, para konglomerat kakap yang amat dekat dengan Cendana malah melarikan diri ke luar negeri dengan membawa uang rakyat Indonesia dengan nilai yang amat sangat banyak.

Uang hasil BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dijarah dan tidak pernah dikembalikan hingga detik ini. Indonesia meluncur pasti menuju kebinasaan.

Juga emas batangan dan perhiasan yang jumlahnya berton-ton hasil sumbangan segenap rakyat Indonesia untuk bangkit dari krisis moneter 1998 juga tak berbekas sama sekali, kemana larinya semua emas sumbangan rakyat tersebut?

Empat Jenderal Kepercayaan Suharto

Selama kekuasaan diktator sekaligus rezim Suharto, ada beberapa Jenderal yang disebut-sebut setia kepadanya karena Soeharto menggunakan tentara untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada empat jenderal andalan Soeharto dan mereka loyal serta mau melakukan apa saja demi menjaga kekuasaan Orde Baru.

Para jenderal ini memiliki kekuasaan yang nyaris tak terbatas. David Jenkins, wartawan Australia yang menulis buku “Suharto dan His Generals: Indonesia Military Politics 1975-1983”, menyebut empat jenderal ini sebagai para jenderal lingkaran dalam Soeharto.

Ciri-cirinya, dekat secara pribadi, bukan sebatas tugas. Memiliki peran di bidang intelijen, serta memiliki jabatan rangkap di bidang strategis. Saat itu yang melawan Soeharto langsung diberangus.

Empat jenderal ini pula yang ‘menghabisi’ lawan-lawan Orde Baru, seperti Jenderal Nasution, Letjen Ali Sadikin, Jenderal Hoegeng dan para penentang Soeharto lainnya. Keempat Jenderal terdekat Suharto tersebut adalah:

1. Jenderal Benny Murdani

Jenderal Benny Murdani menjabat Kepala Pusat Intelijen Strategis (Kapusintelstrat) sekaligus wakil kepala Bakin merangkap Asisten 1 Intelijen Hankam. Tiga jabatan strategis di dunia intelijen Indonesia.

Jenderal Benny Murdani

Dengan kewenangan itu, Benny punya kuasa menggerakkan pasukan elite baret merah TNI AD yang kala itu bernama Kopasandha.

Sepak terjang Benny di antaranya memimpin operasi pembebasan sandera Woyla di Thailand serta membeli pesawat tempur A4 Skyhawk dari Israel.

Benny diangkat menjadi Panglima ABRI. Secara pribadi dia sangat dekat dengan Soeharto.

Karirnya disebut-sebut berhenti saat dia meminta Soeharto untuk menegur anak-anaknya yang mulai kebablasan di bidang ekonomi. Soeharto marah dan mencopot jenderalnya yang setia ini.

2. Laksamana Sudomo

Sudomo mengenal Soeharto sejak lama. Mulai dari operasi Trikora, dimana Mayjen Soeharto menjabat Panglima Mandala. Ketika itu Soedomo memimpin seluruh kekuatan matra laut dalam komando Mandala. Selama operasi, otomatis Sudomo berada langsung di bawah Soeharto.

Laksamana Sudomo

Setelah itu, hubungan keduanya makin erat. Sudomo bahkan sempat menempati posisi nomor satu di tubuh TNI AL tahun 1969-1973 sebagai kepala staf. Dia kemudian dipilih menjadi Wakil Panglima Panglima Kopkamtib mendampingi Soemitro. Kemudian menjadi Kopkamtib.

Sudomo pula yang ‘menghajar’ para Petisi 50 yang mengkritik Soeharto. Dia ikut mencekal Jenderal Hoegeng tampil di TV. Mungkin karena kesal dengan Sudomo ini, Hoegeng kemudian memberi nama orangutan miliknya dengan nama Pak Domo.

3. Letjen Ali Murtopo

Letjen Ali Murtopo menjabat wakil kepala Bakin. Dia sangat dekat dengan Soeharto, semenjak masih berada di Kodam Diponegoro Jawa Tengah.

Letjen Ali Murtopo

Ali Murtopo seorang ahli intelijen. Dia pernah memimpin tim untuk meredakan konflik Indonesia dan Malaysia pada era Dwikora. Lalu dia juga yang diduga membuat islamphobia di Indonesia.

Ali Murtopo mengumpulkan sejumlah pejuang Negara Islam Indonesia (NII), kemudian melakukan radikalisasi. Kelompok ini pula yang kemudian melakukan sejumlah perampokan dan pembajakan, termasuk pembajakan pesawat Woyla. Banyak yang menuding pembajakan tersebut cuma rekayasa Intelijen.

Ali Murtopo juga yang mendirikan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menjadi dapur kebijakan pemerintahan Orde Baru.

4. Jenderal Yoga Sugama

Jenderal Yoga Sugama

Jenderal Yoga Sugama menjabat Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Yoga dekat dengan Soeharto sejak Soeharto menjadi Panglima Kodam Diponegoro di Jawa Tengah. Saat Soeharto menjadi Pangkostrad, Yoga dan kawan kawannya ikut diajak ke Jakarta.

Hubungan Yoga dan Soeharto sangat dekat. Yoga dikenal sebagai orang yang menjauhi publistitas. Yoga Sugama juga pernah bertugas sebagai Duta Besar/Wakil Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB, New York, Amerika Serikat (1971-1974).

Suharto Lengser Tahta Tahun 1998

Dari berbagai tekanan yang dilakukan mahasiswa, sejumlah pejabat, dan pastinya juga Washington, Presiden Suharto akhirnya lengser pada Mei 1998. Euphoria gerakan reformasi meledak. Habibie jadi presiden, diganti Abdurrahman Wahid, lalu Megawati, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gerakan reformasi sudah berusia puluhan tahun lebih, namun di lapangan, praktik-praktik peninggalan rezim Suharto, yaitu KKN ternyata bukan berkurang namun malah tambah marak dan inovatif dengan berbagai dalih dan hujjah.”

Malah sejumlah tokoh yang mengaku reformis, dari yang sekuler sampai yang katanya fundamentalis, kini nyata-nyata mendekati Cendana kembali yang memang masih memiliki kekayaan materil yang luar biasa.

“Mereka beramai-ramai mengangkat Suharto sebagai orang yang patut diteladani dan bahkan dikatakan sebagai Guru Bangsa. Panglima besar KKN malah dijadikan Guru Bangsa. Ini merupakan sesuatu yang “amat hebat dan sungguh fantastis”.

Hal ini membuktikan kepada kita semua, betapa gerakan reformasi tenyata telah gagal total. Para Suhartois masih kuat bercokol di negeri ini. Hari-hari menjelang Pemilu 2009 lalu kita bisa melihat dengan mudah siapa saja orang-orang Indonesia, baik itu yang sekular maupun yang mengklaim sebagai reformis, yang sesungguhnya Suhartois. Mereka membuka topengnya lewat iklan, lewat manuver politik, dan sebagainya.

Koruptor satupun tak ada yang ditangkap, masuk bui tanpa adanya pengadilan bahkan salah pun tidak, penyiksaan dan pembunuhan terus berlangsung, secara total jutaan rakyat tewas. Tidak adanya keadilan adalah suatu yang NYATA. Namun kecanggihan merubah pola pikir atau cuci otak di zaman Suharto ini memang INTI dari semua managemen yang telah dilakukannya.

Saat itu, memang Indonesia jadi memiliki suatu faham pemerintahan yang “aneh”. Disatu sisi Indonesia berhalauan demokrasi dan berteman dengan kapitalis barat yang mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan leluasa asalkan si pengeruk mau memberi “upeti” kepada penguasa.

Namun disisi lainnya, faham yang digunakan mirip sekali dengan sosialis dalam hal hak dan informasi kepada rakyat, mirip Korea Utara yang rakyatnya hingga detik disaat anda membaca artikel ini, mereka masih tetap tak tahu informasi apa-apa, iya, tak tahu dunia luar. Mirip era Suharto.

Suharto resigns

Kita lihat saja nanti, sebuah inkubator dan contoh kecil yaitu Korea Utara yang rakyatnya masih tetap merasa senang dan nyaman oleh rezim penguasa, hingga suatu saat rezim tersebut tergantikan dengan pemimpin yang demokratis, maka akan rusak mentalnya dan akan menganggap masa seperti disaat ini adalah saat yang paing enak, buta informasi. Maka disaat inilah rakyat Korea Utara sedang dicuci otaknya (brainwashed) selama puluhan tahun! sekali lagi, paling tidak 50% mirip era Orde Baru rezim Suharto pada masa lalu, buta informasi dunia!

Namun para Suhartois menganggap zaman Suharto adalah zaman “enak”. Mengapa? Karena kebodohan, karena ketidak-mengertian, pada masa itu para koruptor sedang diatas angin untuk mengeruk dan menumpuk kekayaan dan rakyat pun dibuatnya terlena nyaman dan tak tahu bagaimana sebenarnya perkembangan dunia secara global diluar sana. Karena semua media disaring, semua berita disaring, bahkan hanya ada satu televisi hingga tahun 90-an dan itupun milik pemerintah.

Begitu pula berita melalui radio pun disaring dan setelah semua berita tersaring, maka WAJIB di “relay” ke semua stasiun radio seantero Indonesia. Terpusat, tersentral dari Jakarta. Lagi pula, semua berita selalu, selalu dan selalu baik. Tanpa cacat pemerintahan, sempurna. Rakyat pun hidup terlena.

Bagaimana dengan koran dan majalah serta media informasi lainnya? Jawabannya hanya satu: bernasib sama. Tiada yang berani mengeritik pemerintah walau seujung jari, apalagi untuk mengungkapkan suatu protes atau ketidak-sukaan. Bagaimana dengan hak untuk berdemonstrasi dan mengungkapkan pendapat? Tak perlu dijawab!

Satu-satunya TV lainnya, selain TVRI adalah TVRI Programa-2, sama juga milik TVRI, tapi Pro-2 menyiarkan berita kota secara lokal dan kadang disisipi dengan penyiar dengan bahasa Inggris.

Memulai Keterbukaan Informasi Media Tentang Dunia, Adalah Awal Berakhirnya Rezim Orde Baru

Akhirnya pada masa tahun 90-an informasi mulai terbuka dengan diawali anak-anaknya mulai melirik bisnis TV swasta. Setelah salah satu anaknya ingin membuat TV swasta karena dianggap sangat menguntungkan dan sangat menggiurkan serta menjanjikan secara ekonomis, namun Suharto tetap melarangnya karena takut rakyatnya tahu dunia luar dan akan membandingkannya dengan keadaan Indonesia.

Maka untuk menghindari hal itu, dibuatlah TV yang berawal untuk dunia pendidikan saja yaitu Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Stasiun ini sama dengan TVRI, dari perangkatnya, alat siarnya, studionya, menaranya, hampir semuanya, tapi programnya berbeda karena untuk pendidikan anak-anak dan kaum muda.

TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 jam dari jam 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta Pusat.

Pada awal pendiriannya tahun 1991 TPI hanya ingin menyiarkan siaran edukatif saja. Saat itu TPI hanya mengudara 4 jam. Salah satunya dengan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyiarkan materi pelajaran pendidikan menengah.

Sejak itu TPI mengudara 4 jam, lalu sejak 1 Juni 1991 menjadi 6,5 jam. Lalu menjelang akhir 1991 sudah 8 jam.

Pada tahap awal pendiriannya, TPI berbagi saluran dengan televisi milik pemerintah, TVRI. Perlahan-lahan mereka mengurangi misi edukatif, dengan juga menyiarkan acara-acara lain, termasuk kuis-kuis dan sinetron sebagai selingan.

Walau isi awalnya hanya untuk kaum pelajar dan mahasiswa, namun iklan terus mengalir karena masyarakat mulai membandingkan, jenuh dan bosan mulai mewarnai stasiun TVRI, yang beritanya itu-itu saja.

TPI berpisah saluran dengan TVRI di pertengahan 90-an. Kini, program edukasi tersebut sudah tergusur, dan TPI fokus di program acara musik dangdut, seolah acara lain yang disebut ‘makin Indonesia’ dalam motto barunya seakan tenggelam oleh hingar bingar acara dangdut di TPI. Bahkan TPI sebagai kependekan dari Televisi Pendidikan Indonesia sudah tidak berlaku lagi.

Dalam website resmi TPI, disebutkan TPI adalah Televisi Paling Indonesia, sesuai dengan misi barunya, yakni menyiarkan acara-acara khas Indonesia seperti tayangan sinetron lokal dan musik dangdut.

Sejak 20 Oktober 2010, TPI resmi berganti nama menjadi MNCTV. Perubahan ini terjadi dikarenakan TPI tidak sesuai dengan konteks tertulis pada televisi tersebut yaitu menjadi salah satu televisi yang berbau pendidikan di Indonesia, dan oleh karena itu nama TPI berubah menjadi MNCTV untuk mengubah citra TPI di mata masyarakat.

Lalu televisi swasta kedua pun muncul setelah TPI, yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) kemudian diikuti dengan beberapa stasiun televisi lainnya seperti SCTV. Maka, informasipun mengalir dengan derasnya dan rakyat pun mulai membandingkan.

Dulu di era Orde Baru, berita lokal melalui TV dan radio selalu dimatikan oleh pemirsa dan pendengarnya, satu yang disukai hanyalah Dunia Dalam Berita dan itupun juga tak luput dari penyaringan berita.

Berbeda dengan sekarang yang beritanya jauh lebih realistis dan updated bahkan membuat pemirsanya “kecanduan”.

Artinya, suatu saat kedepannya nanti setelah Suharto dilengserkan dengan cara apapun, dikala Indonesia hancur lebur dan luluh lantak dalam krisis keuangan, krisis mental, dan krisis keamanan serta krisis keadilan, maka Suharto akan tetap disanjung. Inilah inti dari semuanya. Intinya. Inti. Dan nyatanya memang banyak warga Indonesia yang terbukti telah berubah pola pikirnya. (Y 070713).

*

Ketika Indonesia mulai menjadi Kapitalis sejak Zaman Orde Baru (New Order) di era Suharto yang sudah “menjual” aset kekayan alam Indonesia kepada pihak asing, maka siapapun Presiden Indonesia kedepannya,  takkan bisa berkutik lagi terhadap Dunia Barat hingga ke depannya, entah sampai kapan dan….. dengan batas waktu yang Tak Bisa Ditentukan.

*

Reference:
Siapa Suharto part 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

VIDEO:

The Look of Silence Official Trailer (2015)

SENYAP – The Look of Silence (full movie)

The New Ruler of the World by John Pilger

New World Order

Artikel Lainnya:

Tragedi Tanjung Priok 1984: Pembantaian Kaum Muslimin Oleh ABRI

[FOTO] Terkuak: Misteri Luka Jenazah 7 Pahlawan Revolusi!

Penempatan 60% Militer AS di Australia Fokus ke Asia, Penyadapan Antar Negara Marak Pula, “Zona Perang” AS dari Timur Tengah Kini Beralih ke Asia

[Perang Panglima] Konspirasi Kudeta Militer 1998: Ada Pergerakan “Pasukan Liar” di Kediaman Presiden Habibie, Siapa Yang Mengerahkan? Prabowo Atau Wiranto?

Top Secret Terkuak: “Operasi Alpha” Saat Rezim Orde Baru!

Bongkar Konspirasi JF.Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport

Konspirasi: “Mystery of The National Treasures of Indonesian Kingdoms”

Misteri Supersemar, Surat Perintah 11 Maret 1966

[INI DIA KEKAYAAN SUHARTO] Cakupan, Dampak & Tanggungjawabnya Terhadap Rakyat

[SEJARAH DIBENGKOKKAN?] Bahas Tuntas: Fakta Baru Serangan Umum 1 Maret 1949

Ketika Amerika Serikat Tunduk Kepada Indonesia

Sekolah Obama di Menteng Dahulunya Milik Freemasonry

Pengaruh CIA di Indonesia

Ratna Sari Dewi: Wafat Bung Karno Tahun 1970 Sengaja Diatur!

=>Puluhan Artikel Terkait Konspirasi Indonesia<=

=>Puluhan Artikel Terkait Misteri Indonesia<=

*****

http://wp.me/p1jIGd-2Hw

((( IndoCropCircles.wordpress.com | fb.com/IndoCropCirclesOfficial )))

Tentang iklan-iklan ini